Rabu, 13/05/2009 19:16

Mestinya, PKS sudah lebih dari cukup untuk dapat memahami, bagaimana karakter, perilaku politik, arah, orientasi, dan dasar pandangan ideologi Presiden SBY. Waktu lima tahun sudah cukup. Sebagai mitra koalisinya. Untuk memahami semua aspek kebijakan, yang diwujudkan dalam pemerintahannya, selama kurun waktu yang ada, dan semuanya itu menjadi cerminan pribadi Presiden SBY, secara utuh. Semuanya, tentu sudah dapat dibaca dan disimpulkan, tanpa banyak membuang waktu, yang mengakibatkan munculnya destruksi atau damage terhadap PKS.

Kalau sekarang yang menjadi persoalan PKS, karena pilihan tokoh yang menjadi cawapres, dan SBY memilih Budiono, dan itulah pilihan yang sebenarnya Presiden SBY. Setidaknya, yang dimaksud sesuai dengan salah satu kriteria, cawapres, yang dibuat Presiden SBY, diantaranya adalah faktor ‘chemistry’, tak lain, tokoh Budiono itu, secara karakter, perilaku politik, arah, orientasi, serta pandangan ideologinya sama dengan Presiden SBY.

Disisi lain, posisi Budiono, seorang ekonom, yang pernah menjabat menjadi Menkeu di era Mega, dan menjadi Menko Ekuin, serta Gubernur BI, di era SBY, serta relasinya dengan World Bank, IMF, serta lobby Washington, yang pengaruhnya terhadap Indonesia sangat kuat, ditambah lagi dengan posisi Indonesia yang masih mempunyai utang luar negeri, yang jumlahnya hampir mencapai lebih 2000 trilyun, dan ditambah krisis global, yang ada sekarang ini, dan belum menampakkan kapan bakal berakhir, dan lebih-lebih kepentingan masa depan Partai Demokrat, maka seperti yang dikatakan oleh Ahmad Mubarok, Ketua Partai Demokrat, tidak mungkin SBY memilih cawapresnya dari partai politik mitra koalisinya.

Budiono adalah bagian representasi dari bangunan yang sudah lama, tertanam di Indonesia, sejak awal Orde Baru, di mana Indonesia masuk ke dalam sistem kapitalisme global, dan ada yang disebut kelompok ‘Mafia Berkely’, sejak zamannya Widjojo Nitisastro, yang menjadi generasi pertama, dan menjadi arsitek ekonomi Indonesia. Bersama kelompoknya, mereka akan terus dipertahankan oleh siapa saja yang bekuasa, khususnya untuk menjaga konsistensi hubungan Indonesia dengan lembaga-lembaga multilateral dan lobbi Washington.

Sekarang generasi berikutnya, yang akan menjadi ‘nakhoda’ dibidang ekuin, yaitu Sri Mulyani, dan pernah berkarir di perwakilan IMF, di kawasan Asia. Menjadi sangat pararel, di mana saat Budiono menjadi wakil presiden, dan yang menangani dibidang ‘ekuin’ tetap orang-orang yang menjadi kepercayaan dari kelompok ‘Berkely’ ini, sehingga konsistensi kebijakan ekonomi yang lebih pro-Barat, tetap terjaga.

Betapapun, Indonesia tetap mempunyai nilai strategis, dilhat dari segi geopolitik, bukan hanya letak geographisnya, tapi Indonesia memiliki sumber alam, yang luar biasa melimpah, dan asset yang besar, dan jumlah penduduknya, nomor empat di dunia, tetap penting di mata dunia. Inilah sedikit latar belakang SBY memilih Budiono menjadi wakil presiden yang akan dideklarasikan 15 Mei mendatang.

Persoalannya, mengapa PKS dengan sangat mudah, kesannya dapat digalang, melalui ‘orang-orang’nya SBY, saat sebelum pemilu berlangsung? Apa sebenarnya yang ditawarkan oleh Hatta Rajasa, orang yang mendapat tugas khusus melakukan missi pendekatan kepada PKS dan partai-partai Islam itu? Sehingga, mereka berbondong-bondong masuk ke kubu ‘Cikeas’, di mana saat itu, SBY dalam kondisi krisis, karena menghadapi raksasa ‘PDIP’ dan ‘Golkar’, dan keduanya menjadi ‘musuh’ SBY, dan momentumnya, terjadi perpecahan antara SBY dengan JK?

Ketika Presiden SBY menghadapi krisis, terutama sebelum menghadapi pemilu, berhasil menggalang partai-partai Islam, termasuk PKS yang lebih dahulu masuk ke dalam mitra koalisi. Disini ada faktor : ‘Hatta Rajasa’, yang melaksanakan missi dari Presiden SBY, yang secara persuasive dapat mempengaruhi elite PKS, dan mungkin sampai disini, Hatta Rajasa melepaskan ‘balon’, mungkin rekaan, dan menjadi ‘umpan’ terhadap PKS dan partai-partai Islam lainnya, bahwa dirinya menjadi ‘putera mahkota’ (cawapres), agar mereka masuk ke ‘bubunya’ Presiden SBY.

PKS dan partai-partai Islamnya, percaya bahwa Hatta Rajasa akan menjadi ‘wapres’, dan mereka mengharapkan dengan posisi Hatta itu, partai-partai Islam yang menjadi mitra koalisi, mempunyai akses politik, melalui jalur Hatta Rajasa. Hitung-hitungan yang sifatnya pragmatis itu, yang mungkin menjadi pegangan mereka, dan mendasari pilihan koalisi itu. Dan, tentu informasi dari Hatta itu, menjadi pegangan mereka. Bahkan, tokoh seperti Amin Rais pun, menghadap SBY, karena hanya mengandalkan informasi dari Hatta Rajasa.

Pemilu sudah usai, dan posisi Demokrat sudah kokoh, serta mendapatkan dukungan suara, yang cukup 20.85 persen. SBY, bebas menentukan pilihannya, dan pilihan itu jatuh kepada Budiono,seorang ekonom, yang diyakini mampu mendampinginya, dan membantu memberikan arah kebijakan dibidang ekonomi, guna mengatasi krisis ekonomi. Missi Hatta Rajasa, sudah usai, dan momentumnya, hanya tinggal deklarasi yang akan digelar di Bandung.

SBY dan Budiono, kuasi dari militer-sipil, yang sama-sama memiliki pandangan yang sama, pro-Barat, dan keduanya Islam ‘abangan’, yang cenderung sekuler. Inilah yang mungkin dapat diterima oleh fihak Barat, yang memiliki kepentingan di Indonesia, yang merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan inilah yang disebut dalam terminologi mereka sebagai Islam ‘moderat’ oleh Barat.

Lalu, apa yang harus dilakukan oleh PKS, menghadapi situasi politik yang ada ini, memilih tetap melakukan koalisi dengan Demokrat, membentuk poros koalisi sendiri dengan partai-partai Islam, bergabung dengan Golkar dan Hanura, mendukung pasangan JK/Warinto, atau pilihan terakhir, fokus di parlemen, disertai terus melakukan control terhadap pemerintahan yang ada, dan melakukan ‘hisbah’ (amar ma’ruf nahi munkar), sehingga tetap terjaga citra PKS, sebagai partai yang mengadepankan citra bersih, peduli dan professional.

Pilihan terakhir yang paling mungkin , yaitu fokus di parlemen, dan terus melakukan kapitalisasi potensi dan kekuatan, dan membangun sumber daya manusia (SDM), khususnya untuk menghadapi masa depan, yang penuh dengan tantangan, dan membangun infrastuktur bagi perjuangan dan menegakkan da’wah.

Ini pilihan yang paling sedikit efek ‘damage’nya, dibandingkan harus terus disibukkan dengan koalisi, dan memburu kekuasaan, yang sebenarnya, PKS masih perlu adanya persiapan yang sangat dibutuhkan sebagai sebuah partai politik, yang tujuannya ingin mengelola kekuaasan negara. Biarkan rakyat memilih di pilpres di bulan Juli nanti, sesuai dengan hati nurani mereka. Wallahu ‘alam.

Benarkah Hamas sebagai sebuah gerakan perlawanan Islam yang sudah membuktikan dirinya konsisten berjihad di garis terdepan menghadapi musuh utama ummat Islam yaitu Zionis Yahudi Israel, telah terjebak dalam permainan sistem kafir demokrasi? Ketika Syeikh Abu Bakar Al-Awawida, anggota Ikatan Ulama Palestina, berkunjung ke kantor redaksi Eramuslim, muncullah pertanyaan soal keikutsertaan Hamas yang dianggap sudah mengikuti sistem demokrasi yang oleh sebagian Muslim dianggap sebagai sistem orang-orang kafir, yang diusung oleh Barat.

Apa sesungguhnya yang telah menyebabkan Hamas pada bulan Januari 2006 perlu ikut dalam pemilihan umum alias masuk dalam gelanggang pertarungan politik menurut sistem kafir demokrasi ala barat? Padahal bagi sebagian ummat Islam yang sangat kagum dengan keberanian dan konsistensi gerakan perlawanan Hamas tidakkah cukup Hamas sebagai sebuah gerakan yang berjihad secara suci membebaskan dirinya dari ikut serta dalam permainan politik jahiliyyah yang sarat kebusukan? Padahal di dalam anggaran dasar Hamas jelas ditulis: Hamas menjadikan Islam sebagai manhaj-nya, sumber pemikiran, pemahaman dan konsepsinya mengenai alam, kehidupan dan manusia. Islamlah yang menuntun seluruh tindakan dan langkah gerakan ini. Padahal Hamas tidak mengakui keberadaan negara Zionis Yahudi Israel sebagaimana mereka sebutkan di dalam konstitusinya: ”Hamas meyakini bahwa bumi Palestina adalah tanah waqaf Islam kepada segenap generasi Islam sampai hari Kiamat. Tidak boleh dikurangi sebagian atau seluruhnya atau diserahkan kepada orang lain. Tanah ini tidak boleh dimiliki oleh satu atau seluruh negara Arab. Tidak boleh dimiliki oleh seorang presiden atau raja atau seluruh raja dan kepala negara. Juga tidak boleh dimiliki oleh satu atau seluruh organisasi Palestina ataupun Arab. Karena Palestina merupakan tanah waqaf Isalm kepada seluruh generasi Islam sampai hari Kiamat. Siapakah yang memiliki hak mewakili seluruh generasi Islam hingga har Kiamat? Demikianlah hukum negeri Palestina dalam syari’at Islam.”

Perlu diingat bahwa deklarasi resmi kelahiran Gerakan Perlawanan Islam Hamas terjadi pada Desember 1987. Semenjak dideklarasikan mulailah rakyat Palestina merasakan kehadiran dan manfaat berbagai program Hamas. Hamas mengawali gerakannya dengan mensosialisasikan Tarbiyyah Islamiyyah Harakiyyah Manhajiyyah (Kaderisasi Islami Operasional Sistemik). Melalui berbagai halaqah, daurah, tahfidz Al-Qur’an (Menghafal Al-Qur’an), majelis ilmu, pembangunan sekolah dan universitas. Melalui sarana-sarana ini mereka mempersiapkan suatu generasi ummat yang siap menerima aqidah dan fikrah Islamiyyah (keimanan dan ideologi Islam). Hamas menekankan bahwa tarbiyyah merupakan awal segala-galanya, walaupun tarbiyyah bukanlah segala-galanya. Hamas senantiasa mementingkan tarbiyyah karena yakin bahwa inilah jalan pasti untuk melahirkan para kader-kader militan handal.

Selanjutnya sambil mulai menuai hasil tarbiyyah dan tetap meneruskannya, mereka mengembangkan berbagai kegiatan lainnya seperti kegiatan ’amal khairiyyah-ijtima’iyyah (aktifitas kebajikan-sosial) menyantuni para janda dan yatim syuhada, petani, pekerja dan keluarga pejuang yang berada dalam tahanan penjara Israel, kaum fakir dan miskin, menyelenggarakan nikah massal bagi kalangan pemuda yang kurang mampu dan lain sebagainya. Selain aktifitas tarbiyyah dan khairiyyah-ijtima’iyyah, Hamas mengembangkan aktifitas al-jihad wal-muqowwamah (jihad dan perlawanan). Aspek ini bisa dikatakan merupakan primadona sekaligus pesona utama gerakan Hamas. Oleh karenanya Hamas membentuk sayap militer khusus bernama Kataib AsySyahid Izzuddin Al-Qossam (Batalion AsySyahid Izzuddin Al-Qossam). Aktifitas ini dilakukan melalui unit-unit militernya, dengan menyelenggarakan berbagai mukhayyam ’askari (perkemahan militer) serta mengajarkan cara membuat persenjataan sendiri mulai dari amunisi, roket bahkan senjata pelontar mortir atau RPG.

Selain aktifitas tarbiyyah, khairiyyah-ijtima’iyyah dan al-jihad wal-muqowwamah, Hamas juga mengembangkan aktifitas siyasah (politik). Dalam bidang ini mereka kemudian mengkaji situasi politik masyarakat Palestina. Mereka mengamati terus perkembangan aspirasi masyarakat. Hamas sadar bahwa sistem politik yang berlaku merupakan sistem kafir demokrasi ala barat. Ini bukanlah sistem Islam. Tetapi mereka juga sadar bahwa sistem jahiliyyah demokrasi dapat dijadikan sebagai sebuah kuda tunggangan untuk mencapapai sasaran antara perjuangan. Maka ketika ada Pemilu tahun 1996, para pimpinan Hamas mengkaji kemungkinan untuk berpartisipasi. Namun setelah menimbang antara mafsadat dan maslahat-nya, mereka berkesimpulan bahwa jika partai Hamas terlibat pada saat itu niscaya mereka bakal mengalami kekalahan yang menyebabkan Hamas menjadi masuk dalam jebakan permainan sistem demokrasi. Hamas hanya mau terlibat jika kemenangan besar kemungkinan dapat diraih. Pada tahun 1996 Hamas tahu diri dan menilai bahwa hasil aktifitas tarbiyyah, khairiyyah-ijtima’iyyah dan al-jihad wal-muqowwamah yang mereka lakukan belumlah mencakup jumlah cukup mayoritas rakyat Palestina. Sehingga mereka tunda keterlibatannya dalam Pemilu.

Sepuluh tahun kemudian ketika diselenggarkan Pemilu tahun 2006, Hamas kembali mengkaji kemungkinan terlibat dalam Pemilu. Dan pada saat itu mereka optimis bahwa sebagian besar masyarakat telah terbentuk menjadi pendukung Hamas berkat berbagai program multidimensi yang dijalankan Hamas. Jika saat itu Hamas ikut pemilu kemungkinan besar mereka bakal meraih kemenangan. Lalu, kita bertanya sekali lagi, apakah ini berarti Hamas telah khianat kepada sistem Islam dan berfihak kepada sistem kafir demokrasi ala barat?

Satu-satunya saingan politik pada masa itu hanyalah partai Fatah. Partai ini bersifat sekularis-nasionalis. Dan Partai Fatah telah meninggalkan jalan jihad dan perlawanan diganti dengan jalan damai dan negosiasi sebagai solusi menghadapi negara penjajah Zionis Yahudi Israel. Ini berarti bahwa PLO dan Fatah telah mengakui eksistensi negara ilegal Zionis Yahudi Israel. Sedangkan fihak Barat memandang PLO dan Fatah sebagai wakil sahih rakyat Palestina yang bisa mereka kendalikan. Dengan kata lain Barat ingin memaksakan opini bahwa rakyat Palestina pada umumnya menyetujui pula eksistensi negara Israel. Sebaliknya hasil kajian Hamas menilai bahwa kebanyakan rakyat Palestina sudah menunjukkan keberfihakan kepada solusi jihad dan perlawanan yang ditunjukkan oleh Hamas, sehingga merekapun memberanikan diri untuk membuktikannya di Tempat Pemungutan Suara. Jadi kesimpulannya, Hamas tidak pernah mengakui sistem demokrasi sebagai solusi, melainkan sebagai sekedar kuda tunggangan untuk membuktikan di hadapan semua fihak bahwa mayoritas rakyat Palestina memilih sikap dan jalur jihad dan perlawanan bukan jalur yang ditawarkan oleh partai sekularis-nasionalis Fatah, yaitu jalan damai dan negosiasi dalam menghadapi musuh.

Subhaanallah, begitu Pemilu dilangsungkan pada akhir Januari 2006, terbukti bahwa perhitungan Hamas benar adanya. Hamas berhasil memperoleh 74 dari 132 kursi legislatif. Suatu kemenangan yang mencapai hampir 60% suara pemilih yang masuk. Media massa barat seperti CNN dan BBC langsung menyebutnya sebagai suatu Political Earthquake. Semua fihak dibuat terkejut. Padahal Pemilu yang diadakan sarat kecurangan yang dilakukan oleh fihak pemerintah PLO yang berkuasa dibawah kepemimpinan partai Fatah. Padahal Hamas merupakan organisasi yang baru pertama kali berpartisipasi dalam pemilu..!

“Kemenangan Hamas yang berhasil meraih hampir 60 persen suara rakyat Palestina dalam pemilu membuktikan bahwa rakyat Palestina mendukung jihad dan perlawanan terhadap penjajahan Zionis Israel,” ujar Syeikh Abu Bakar Al-Awawida. Lalu ia melanjutkan, “Dalam hal ini, bukan berarti Hamas mengikuti konsep demokrasi ala barat. Demokrasi itu semata-mata hanya sebagai ‘wasilah‘ (sarana), Hamas mengambil manfaat dari demokrasi untuk menuju kemenangan, untuk membela agama dan umat dan bukan untuk kepentingan Hamas.”

Berarti upaya AS, Eropa, Israel dan antek-antek mereka di Palestina dalam tubuh Fatah, untuk membentuk opini publik bahwa jihad dan perlawanan bukanlah pilihan rakyat Palestina melalui hasil Pemilu 2006 tersebut terbukti salah. Lalu ketika akhirnya fihak Barat tidak mengakui kemenangan poltik Hamas, maka mereka lalu berkonspirasi untuk memerangi rakyat Palestina melalui perang fisik yang tidak seimbang. Fihak Hamas-pun meladeninya dengan heroisme jihad dan perlawanan yang memang merupakan watak orisinal perjuangan gerakan ini. Dan melalui Ma’rokah Al-Furqon (perang Gaza) yang berlangsung selama 22 hari di akhir Desember 2008 hingga Januari 2009 Hamas kembali membuktikan kepada dunia bahwa rakyat Palestina memang berfihak kepada jihad dan perlawanan bukan kepada jalan damai dan negosiasi menghadapi musuh Zionis Yahudi Israel. Sehingga selama perang berlangsung tidak ada terdengar seorangpun warga Gaza maupun Tepi Barat yang menyalahkan Hamas, kecuali dari para politisi Fatah yang memang dengki dan berseberangan dengan gagasan al-jihad wal-muqowwah (jihad dan perlawanan).

Saudaraku, belajar dari pengalaman Hamas berarti ada beberapa kesimpulan yang sepatutnya diambil oleh setiap organisasi, jamaah, da’wah, harokah (gerakan) dan partai Islam bila hendak berpartisipasi dalam sistem kafir demokrasi ala barat, khususnya Pemilu:

Pertama, Hamas memandang Pemilu -sebagai bagian dari sistem Demokrasi- merupakan sebuah sistem di luar Islam yang bisa dijadikan kuda tunggangan untuk meraih sasaran antara perjuangan. Di dalamnya mengandung unsur mafsadat (kerusakan) dan maslahat (manfaat). Partai Hamas memastikan bahwa institusinya telah cukup immune untuk tidak terkontaminasi oleh mafsadatnya dan cukup yakin sanggup memetik maslahatnya. Oleh karenanya Hamas telah melakukan assessment yang akurat dan teliti akan dukungan masyarakat terhadap ide-ide Partai Hamas.

Kedua, hendaknya ada sasaran kuantitatif yang bisa diukur untuk memastikan bahwa ide Partai didukung oleh masyarakat. Dalam hal Hamas, ide yang mereka usung adalah al-jihad wal-muqowwah (jihad dan perlawanan). Dan mereka secara tegas menawarkannya kepada publik. Sedikitpun mereka tidak surut dalam menawarkan gagasan militannya itu. Mereka sejak awal telah secara tegas mengumumkan kepada publik bahwa Hamas tidak akan menempuh jalan damai dan negosiasi dalam menghadapi musuh Zionis Yahudi Israel.

Ketiga, Hamas tidak pernah tunduk kepada selera masyarakat dalam berpolitik, khususnya dalam tampilan kampanyenya. Malah Hamas-lah yang mengarahkan masyarakat. Dan mengingat bahwa kerja tarbiyyah, khairiyyah-ijtima’iyyah dan al-jihad wal-muqowwamah telah berlangsung dengan kokoh dan meluas di tengah masyarakat, maka Hamas cukup confident untuk memastikan mereka bakal memenangkan suara rakyat. Dan terbukti dalam realita bahwa estimasi mereka bukanlah sekadar asumsi apalagi mimpi di siang bolong.

Keempat, Hamas membuktikan dirinya sebagai sebuah partai Islam yang tidak sekedar pandai menebar janji. Bahkan jauh sebelum berpartisipasi dalam Pemilu Hamas telah membuktikan janji-janji yang kemudian dilontarkannya di masa menjelang Pemilu. Sehingga bagi rakyat mereka tidak perlu bertanya apakah janji Hamas sanggup ditepati atau tidak, karena yang terjadi selama ini ialah bukti lapangan telah ditunjukkan sebelum janji dilontarkan.

Kelima, sejak hari pertama berkiprah di tengah masyarakat Hamas tanpa ragu telah mengedepankan identitas Islam. Mereka tidak pernah seharipun meninggalkan dan menanggalkan identitas dan ideologi Islam dalam berjuang, sebab mereka sangat yakin bahwa kemuliaan hanyalah bersama Iman dan Islam dan sebaliknya bila meninggalkan Iman dan Islam kehinaanlah yang akan didapat di dunia dan siksa pedih menanti di akhirat.

”Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.” (QS AlBaqarah ayat 85)

Keenam, Hamas telah sukses membuktikan bahwa Pemilu/Demokrasi hendaknya hanya dijadikan sebatas kuda tunggangan untuk benar-benar hanya menawarkan Islam sebagai solusi tunggal kehidupan ke-ummatan dan bernegara. Hamas tidak pernah malu-malu mengumumkan bahwa Syariat Islam merupakan cita-cita bersama. Sehingga masyarakat Palestina tidak pernah memiliki kesamaran dalam melihat maksud dan tujuan Partai Hamas. Sehingga jelas sekali perbedaan antara Hamas sebagai partai Islam dengan Fatah sebagai partai nasionalis-sekularis. Sehingga batallah anggapan yang mengatakan bahwa Hamas terjebak terjebak dalam permainan sistem kafir demokrasi sebagaimana banyak partai-partai Islam kebanyakan di negeri lainnnya.

Ketujuh, Hamas dengan mudah dan relatif cepat memperoleh dukungan dan kepercayaan luas masyarakat karena mereka sukses membuktikan dirinya bukan sekedar sebuah partai politik yang hanya haus dan sibuk mengejar kekuasaan. Hamas dikenal luas sebagai sebuah organisasi multidimensi mencakup aspek da’wah, tarbiyyah, sosial-kebajikan, jihad-perlawanan dan politik.

‘Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS Ali Imran ayat 139)

Mereka yang bersemangat… Allahu Akbar!!

Para calon wakil kita….

Kang Arman, nuhun nya, teu kabulusan Kang? Mugi sing langkung sukses…

…. “wah enak ya kampanye-nya PKS mah, kita bisa ‘ngiuhan’ gak usah ikut ujan-ujanan”… Tks Bapa-bapa Pulisi…

… Luruskan niat karena Allah, lakukan perubahan, rapatkan barisan.. Allahu Akbar!!!

1. Para calon pemilih pada Pemilu 2009, semoga berkenan memberikan pilihannya bagi PKS dan atau Calon Anggota Dewan (CAD) dari Kecamatan Panyileukan

2. Simpatisan PKS khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Panyileukan

3. Para Petugas Kepolisian yang telah mengatur kelancaran lalu lintas

4. Para Sopir Angkutan Kota (Angkot) yang mobilnya telah digunakan untuk sarana transportasi

5. Para Sopir Truk, mobil-mobil pribadi, yang telah menyediakan waktunya untuk membantu transportasi kami…

6. Para pedagang di sekitar Gasibu yang telah membantu dalam kegiatan kampanye akbar

7. Kader PKS DPC Panyileukan

5. Pengurus DPC

6. Pihak-pihak yang tidak mungkin disebutkan satu pesatu

yang telah turut membantu lancarnya kegiatan mobilisasi massa sebelum, menjelang dan pada saat berlangsungnya kegiatan Kampanye Akbar PKS DPW Jawa Barat.

Permohonan maaf kami sampaikan juga kepada segenap khalayak dan warga Kota Bandung, yang sedikit banyak kegiatnanya pada hari Ahad kemarin sempet terganggu oleh berkumpulnya massa PKS, khususnya dari DPC Panyileukan. Semoga keikhlasan Bapak/Ibu sekalian menjadi kontribusi positif dalam pembangunan Jawa Barat yang lebih baik…. amin….

Mohon doanya, semoga kader dan pengurus PKS DPC Panyileukan senantiasa istiqomah mengutamakan perjuangan dakwah diatas lainnya, dan semoga Allah swt menjaga kami dari terselewengkannya niat baik lillahi ta’ala ini…

Sehubungan dengan fitnah yang menimpa Anggota Fraksi PKS Rama Pratama yang mana dia dikait-kaitkan dengan kasus suap Abdul Hadi Djamal, maka yang bersangkutan memberikan bayan (penjelasan)resmi. Berikut bayan Rama Pratama agar seluruh kader, simpatisan dan masyarakat luas memahami duduk perkara dengan semestinya.

Bahwa Abdul Hadi Djamal (AHD) tertangkap tangan oleh KPK RI menerima uang suap/gratifikasi sebesar US$ 90 ribu dan Rp 54,5 juta pada tanggal 2 Maret 2009 dari pengusaha bernama Hontjo agar dapat diikursertakan dalam proyek dari dana anggaran stimulus untuk wilayah Indonesia Timur (selanjutnya disebut “Dana Stimulus”).

Kemudian AHD usai pemeriksaan di KPK memberikan keterangan kepada pers yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Rama Pratama yang mengusulkan kenaikan Dana Stimulus dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12 ,2 triliun;
- Rama Pratama ikut menghadiri pertemuan pembahasan kenaikan Dana Stimulus di Hotel Ritz Carlton yang selanjutnya ia koreksi menjadi di Hotel Four Seasons
- Mendeskreditkan PKS sebagai partai bersih.
- Ketika ditanya apakah Rama menerima uang dijawab tidak tahu tapi dia menyebutkan Jhonny Allen Marbun telah menerima uang Rp 1 milyar.
- dan lain sebagainya

Bahwa pernyataan-pernyataan AHD tersebut kemudian menjadi opini publik yang menyudutkan Rama Pratama dan Partai Keadilan Sejahtera, maka bersama ini saya sampaikan bayan sebagai berikut:

1. Perkara AHD yang saat ini diperiksa oleh KPK adalah perkara penerimaan uang suap/gratifikasi bukan perkara tentang penyimpangan atau korupsi penggunaan uang anggaran Dana Stimulus.

2. Jika dirunut ke belakang sebelum terjadinya penangkapan AHD tersebut, secara logis tentu ada pembicaraan-pembicaraan/pertemuan- pertemuan sebelumnya antara AHD, Damayanti, Staf Dephub, dan Hontjo (pengusaha) untuk mematangkan rencana haram agar Konco dapat menjadi peserta tender (“Rencana Haram Hontjo”). Dengan demikian perlu ditemukan bukti tentang apakah Rama ikut serta atau hadir dalam pertemuan-pertemuan antara AHD, Damayanti, dan Hontjo atau bukti ada keterlibatan Rama.
MINIMAL KOMUNIKASI PER TELEPON kepada mereka yang membahas Rencana Haram Konco.
UNTUK ITU RAMA BERSEDIA MEMBERIKAN KESAKSIAN DI LEMBAGA PENYIDIKAN DAN PERADILAN APA PUN TENTANG KETERLIBATAN RAMA DENGAN RENCANA HARAM HONTJO TERSEBUT DAN SIAP DIKONFRONTIR.

3. Bahwa kemudian akibat ucapan-ucapan AHD melalui pers yang menyeret-nyerat Rama dan PKS ke dalam perkara suap/gratifikasi tersebut, terlanjur terbentuk opini publik di mana Rama dan PKS seolah-olah ikut andil atau terlibat dalam perkara suap/gratifikasi tersebut.

Padahal sepanjang pemberitaan yang kami kumpulkan dari berbagai media massa cetak maupun elektronik tidak ada pemberitaan hal-hal sbb:

(i) tidak ada satu pun pemberitaan yang menjelaskan tentang keterkaitan/hubungan antara dana anggaran stimulus yang dibahas di DPR dengan kasus uang suap/gratatifikasi AHD dari Hontjo.
Masyarakat agar tahu lebih rinci bahwa AHD menerima uang bukan berasal dari Dana Anggaran Stimulus, tetapi uang dari Hontjo. Dengan demikian tidak terjadi opini public yang menghubungkan Rama atau PKS dengan penggunaan Dana Anggaran Stimulus apalagi kaitannya dengan Rencana Haram Hontjo.

(ii) tidak ada pemberitaan yang mendalam antara (peran) Rama dengan uang suap/gratifikasi yang diterima oleh AHD dari Hontjo. Tetapi yang yang ada adalah AHD meminta Rama untuk beristghfar sehingga seolah- olah memaksa publik mempersepsi Rama ikut serta menikmati uang suap/gratifikasi dari Hontjo atau setidak-tidaknya menikmati hasil pelaksanaan penggunaan Dana Stimulus. Ada ruang yang disediakan pers di antara potongan-potongan ucapan tendensius AHD tersebut. Dengan adanya ruang kosong tersebut publik bisa memberikan penilaian masing-masing. Tentu hal ini sangat merugikan dan mencemarkan nama baik Rama dan PKS.

Pers juga memberitakan ucapan AHD yang menyatakan Rama sebagai inisiator kenaikan dana anggaran stimulus dari Rp 10,2 T menjadi Rp 12,2 T seolah-olah ada kepentingan pribadi Rama atau PKS dibalik usulan kenaikan anggaran tersebut. Padahal yang sebenarnya Rama mengingatkan kepada anggota panitia Anggaran Stimulus untuk tidak dengan mudah menaikan anggaran mengingat hal tersebut bisa menyebabkan defisit.

ATAS HAL INI RAMA MEMPUNYAI BUKTI KUAT BERUPA NOTULENSI RAPAT. DENGAN DEMIKIAN BOHONG DAN FITNAH BESAR APA-APA YANG DIUCAPAKAN AHD.

(iii) Pemberitaan pers tampak tidak berimbang atas ucapan-ucapan AHD yang mengatakan Rama ikut dalam pertemuan-pertemuan informal Ritz Carlton tetapi di koreksi menjadi di Four Seasons dan ada bukti CCTV.
Pemberitaan-pemberitaan tersebut di atas dapat menimbulkan persepsi bahwa Rama atau PKS ikut serta / terlibat dalam pertemuan-pertemuan informal yang mematangkan Rencana Haram Hontjo atau setidaknya ikut serta dalam pelaksanaan penggunaan anggaran Dana Stimulus diluar kapasitasnya sebagai anggota DPR.

RAMA SELALU HADIR DALAM RAPAT-RAPAT PEMBAHASAN DANA STIMULUS SECARA KOLEKTIF BERSAMA-SAMA DENGAN ANGGOTA DARI SEMUA FRAKSI dan tidak pernah secara parsial membahas permufakatan-permufakatan untuk mencari keuntungan dari pelaksanaan penggunanan Dana Stimulus untuk kepentingan pribadi/partai. Sehingga tidak ada hubungannya sama sekali antara Rama atau PKS dengan pelaksanaan Dana Stimulus.

JIKA MEMANG AHD INGIN MENGHUBUNG-HUBUNGKANNYA MAKA DIA HARUS MEMPUNYAI BUKTI-BUKTI SEPERTI NOTULENSI ATAU MINIMAL PERCAKAPAN TELEPON YANG MEMBUKTIKAN ADANYA KEIKUTSERTAAN/KETERLIBATAN SAYA DILUAR KAPASITAS SEBAGAI ANGGOTA DPR DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN STIMULUS. BUKAN DENGAN UCAPAN-UCAPAN TENDENSIUS KEPADA PERS TENTANG RAMA HADIR DALAM RAPAT INFORMAL DI RITZ CARLTON ATAU DI FOUR SEASONS. JIKA MENGGUNAKAN NALAR YANG SEHAT, BILA PUN SAYA HADIR DI RITZ CARLTON/FOUR SEASONS ADA DALAM REKAMAN CCTV, BELUM DAPAT MENYIMPULKAN SAYA IKUT SERTA DALAM PERKARA SUAP/GRATIFIKASI INI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA, MENCARI KEUNTUNGAN DARI PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA STIMULUS.
SAYA SAMA SEKALI TIDAK PERNAH IKUT PEMBAHASAN ATAU PERMUFAKATAN BERSAMA-SAMA DENGAN ANGGOTA DPR LAIN ATAU PIHAK-PIHAK LAIN DILUAR KAPASITAS SEBAGAI ANGGOTA DPR UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN DARI PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA STIMULUS, BAIK DI DALAM MAUPUN LUAR GEDUNG DPR.

4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu yang juga diseret masuk ke kasus ini oleh AHD , telah menyampaikan secara lengkap tentang masalah ini. Intinya bahwa pertemuan antara perwakilan pemerintah dengan seluruh fraksi yang tergabung dalam Panitia Anggaran DPR , TIDAK ADA KAITANNYA dengan kasus tertangkap tangannya AHD. Menurut Anggito, adalah TIDAK RELEVAN mengaitkan pertemuan tersebut dengan kasus suap AHD.

5. Saya menyimpulkan dari bayan-bayan di atas bahwa ucapan-ucapan AHD tidak mempunyai dasar sama sekali apalagi bukti yang dapat menyeret-nyeret saya dan PKS kedalam perkara suap/gratifikasi yang sedang di sidik KPK. Jika memang AHD atau KPK mendapatkan bukti-bukti yang relevan dengan keterlibatan saya dalam perkara suap/gratifikasi ini atau setidak-tidaknya bukti keterlibatan diluar kapasitas saya sebagai anggota DPR mencari keuntungan dari pelaksanaan penggunaan Dana Stimulus, maka saya bersedia diperiksa dan mempertanggungjawabkannya.

6. Saat ini saya sudah didampingi Tim Pengacara dalam menghadapi kasus ini. Saya siap jika KPK akan meminta keterangan. Juga sudah siap bersaksi di pengadilan jika diperlukan nanti. Saya tegaskan bahwa saya tidak terlibat, tidak mengetahui dan tidak menerima suap terkait kasus tertangkapnya AHD.

Demikianlah Bayan ini kami uriakan untuk diketahui dan dipelajari. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Hormat kami,

Rama Pratama

Pemilu dalam hitungan hari… Berbagai upaya dikerahkan…

Masih adakah keraguan untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan ini?

Sampaikan aspirasi anda dalam polling ini…

Tks…

Formulir KTA dapat diperoleh di DPC dan DPRa masing masing wilayah. Mudah-mudahan menjadi sarana peningkatan jumlah kader.